JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI menyepakati postur RAPBN 2027 dengan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027 pada Rabu, 2 September 2026.
Selain defisit, pemerintah dan Komisi XI DPR juga menyepakati sejumlah asumsi penting. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun 6,9 persen.
Defisit RAPBN 2027 Capai Rp671,2 Triliun
Defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun, setara 2,40 persen dari PDB.
Angka tersebut lebih rendah secara persentase dibandingkan target defisit APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen terhadap PDB. Pemerintah sebelumnya menyebut pembiayaan tahun 2027 juga lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Kesepakatan ini menunjukkan pemerintah tetap ingin menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan sambil menjaga batas defisit.
Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.426 Triliun
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan dapat memperkuat ruang fiskal untuk membiayai berbagai program prioritas.
Penerimaan akan ditopang pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Belanja Negara Tembus Rp4.097,2 Triliun
Di sisi lain, belanja negara 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.
DPR menilai angka tersebut menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya anggaran negara menembus Rp4.000 triliun. Besarnya belanja tersebut menunjukkan pemerintah memiliki agenda pembangunan yang cukup besar pada 2027.
Selisih antara pendapatan dan belanja kemudian menghasilkan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan target tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Target tersebut akan ditopang konsumsi domestik, investasi, penguatan industri, serta aktivitas ekonomi yang lebih produktif.
Asumsi Inflasi 2,5 Persen
Pemerintah dan DPR menetapkan inflasi 2027 sebesar 2,5 persen.
Target tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan APBN karena perubahan harga dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan berbagai komponen penerimaan serta belanja negara.
Pengendalian inflasi menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi tekanan harga yang terlalu tinggi.
Rupiah Dipatok Rp17.500 per Dolar AS
Dalam asumsi makro RAPBN 2027, nilai tukar rupiah dipatok pada Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Asumsi ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung berbagai komponen fiskal, termasuk transaksi yang berkaitan dengan perdagangan, utang, dan penerimaan negara.
Perubahan kurs yang jauh dari asumsi dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran.
Suku Bunga SBN Jadi Perhatian
Pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Indikator tersebut penting karena pemerintah menggunakan surat berharga negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran.
Ketika biaya pembiayaan meningkat, beban bunga juga dapat ikut bertambah.
Target Kemiskinan Ikut Dipasang
RAPBN 2027 tidak hanya menetapkan angka fiskal.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan kisaran target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.
Artinya, kebijakan anggaran diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan.
Pengangguran Ditargetkan Menurun
Pemerintah menetapkan target tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen pada 2027.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan, dengan proporsi lapangan kerja formal sekitar 40,81 persen.
Target tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan RAPBN.
Transfer ke Daerah Rp735 Triliun
Pemerintah juga menyiapkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun pada 2027.
Nilai tersebut naik 5,5 persen dibandingkan proyeksi 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Dana ini diharapkan membantu pemerintah daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
Pemerintah Fokus pada Belanja Berkualitas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya belanja negara yang produktif, efektif, dan efisien.
Kementerian Keuangan menyebut penguatan penerimaan akan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, bukan dengan menaikkan tarif pajak.
Pemerintah juga ingin memperkuat Coretax serta optimalisasi sumber daya alam.
Delapan Prioritas RAPBN 2027
Pemerintah menempatkan RAPBN 2027 pada delapan kelompok prioritas.
Prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas itu menjadi arah utama belanja pemerintah pada 2027.
Program Makan Bergizi Jadi Perhatian
Program pembangunan juga diarahkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Belanja negara 2027 mencakup berbagai program prioritas, termasuk dukungan untuk pangan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Pemerintah berupaya memastikan anggaran tetap berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur Tetap Didorong
Pembangunan infrastruktur masih menjadi bagian penting RAPBN 2027.
Investasi infrastruktur diharapkan meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan pemerataan ekonomi daerah.
Belanja infrastruktur juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mencapai target pertumbuhan 6 persen.
Hilirisasi Jadi Mesin Pertumbuhan
Pemerintah juga mempertahankan hilirisasi dan industrialisasi sebagai agenda prioritas.
Strategi tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri serta memperbesar kontribusi industri terhadap ekonomi.
Dalam jangka panjang, hilirisasi diharapkan meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.
Ketahanan Energi Jadi Fokus
Kemandirian energi juga masuk dalam delapan prioritas RAPBN 2027.
Pemerintah ingin mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga energi global dengan memperkuat produksi dan penggunaan sumber energi domestik.
Kebijakan biodiesel dan energi baru terbarukan menjadi salah satu bagian dari agenda tersebut.
Pemerintah Ingin Fiskal Tetap Sehat
Menteri Keuangan menegaskan RAPBN 2027 akan dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan sekaligus peningkatan kualitas belanja.
Pemerintah juga menekankan bahwa disiplin fiskal harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan anggaran.
Defisit Bukan Berarti Krisis
Defisit anggaran berarti belanja negara lebih besar daripada pendapatan.
Dalam konteks RAPBN 2027, pemerintah berencana menutup selisih tersebut melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan aturan APBN.
DPR menilai angka 2,40 persen PDB masih berada dalam batas fiskal yang berlaku.
Pemerintah Tetap Harus Waspada
Meski target defisit lebih rendah, risiko fiskal tetap ada.
Perubahan kurs, suku bunga global, harga minyak, perlambatan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi penerimaan maupun kebutuhan belanja.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko.
Penerimaan Pajak Jadi Kunci
Pemerintah sangat bergantung pada peningkatan penerimaan perpajakan.
Menteri Keuangan menyebut penerimaan pajak hingga Agustus 2026 telah tumbuh 30 persen, menjadi salah satu modal untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Namun, kinerja penerimaan pada 2027 tetap akan dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.
Tidak Ada Rencana Naikkan Tarif Pajak
Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak saat ini.
Strateginya adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menggunakan teknologi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan.
Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban tarif kepada masyarakat dan dunia usaha.
Target Investasi Rp2.322 Triliun
RAPBN 2027 juga berjalan bersama target investasi nasional yang cukup besar.
Pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai sekitar Rp2.322 triliun pada 2027, naik dari target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Investasi diharapkan menjadi motor pertumbuhan selain konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
Tantangan Mencapai Pertumbuhan 6 Persen
Target pertumbuhan 6 persen bukan tanpa tantangan.
Ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Suku bunga dunia, harga energi, perdagangan internasional, dan konflik geopolitik dapat memengaruhi ekspor dan investasi Indonesia.
Karena itu, kualitas kebijakan menjadi faktor penting.
Pemerintah Ingin APBN Jadi Katalis
Kementerian Keuangan menyebut APBN dirancang sebagai katalis pembangunan yang mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.
Artinya, belanja pemerintah diharapkan dapat menarik aktivitas ekonomi swasta, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Tantangan Berikutnya Adalah Implementasi
Setelah asumsi dan postur RAPBN disepakati, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan.
Program harus disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata.
Pemerintah juga harus menjaga agar pembiayaan defisit tetap terkendali sepanjang tahun.
Kesimpulan
Pemerintah dan DPR RI menyepakati defisit RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen dari PDB. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penetapan asumsi makro dan sasaran pembangunan untuk anggaran 2027.
Postur RAPBN 2027 mencakup pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Di sisi pembangunan, anggaran diarahkan untuk ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta pengurangan kemiskinan.
