JAKARTA — Pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus evaluasi data desil setelah muncul polemik mengenai ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat dengan kondisi di lapangan. Pemerintah menyatakan evaluasi sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan tidak menutup kemungkinan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih memeriksa dasar dan metode yang digunakan dalam penentuan desil. Menurutnya, pemerintah belum dapat langsung menyimpulkan apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan kesalahan pendataan.
“Yang jelas itu sedang dievaluasi di BPS ya. Mudah-mudahan ada perbaikan,” ujar Bambang.
Pemerintah Evaluasi Data Desil
Data desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran sejumlah program pemerintah.
Polemik muncul ketika sebagian masyarakat merasa hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian DPR dan pemerintah.
Pemerintah kini meminta BPS melakukan evaluasi terhadap data dan metode yang digunakan.
Tim Khusus Lintas Lembaga Mulai Dipertimbangkan
Bambang Eko mengatakan pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Tim itu nantinya dapat melibatkan BPS, Bappenas, serta lembaga terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi data yang dinilai tidak sesuai dan mencari langkah perbaikan.
“Oh pastinya akan dibentuk (tim khusus) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya,” kata Bambang.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci kapan tim tersebut resmi dibentuk dan bagaimana struktur kerjanya.
DPR Soroti Anomali Data
Persoalan data desil juga disoroti anggota DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina sebelumnya mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi data desil secara menyeluruh. Menurut Selly, evaluasi diperlukan agar penentuan penerima bantuan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak salah sasaran.
Selly menilai hal yang perlu diperiksa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran, serta mekanisme verifikasi.
“Yang harus diperiksa adalah kualitas data, metodologi, pemutakhiran, dan mekanisme verifikasinya,” kata Selly.
Data DTSEN Menjadi Perhatian
Data desil berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai basis data sosial ekonomi.
Selly menilai DTSEN merupakan langkah positif karena dapat membantu pemerintah membangun basis data yang lebih terintegrasi. Namun, menurutnya, pembaruan tetap perlu diperkuat dengan verifikasi lapangan.
Hal tersebut penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah cepat.
Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap, misalnya, dapat mengalami PHK atau penurunan pendapatan. Jika data tidak segera diperbarui, posisi desilnya berpotensi tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya.
Ketidaksesuaian Data Bisa Berdampak pada Bantuan
Masalah utama dalam polemik ini adalah dampaknya terhadap masyarakat.
Jika data sosial ekonomi tidak akurat, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan dapat berisiko tidak masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, penerima yang kondisi ekonominya sudah berubah juga dapat tetap tercatat dalam kelompok tertentu.
Karena itu, kualitas data menjadi sangat penting dalam kebijakan perlindungan sosial.
DPR Minta Data Tidak Jadi Satu-Satunya Patokan
Selly juga menilai desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan perlindungan sosial.
Menurutnya, penilaian perlu mempertimbangkan fakta di lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan.
Pendekatan tersebut dinilai penting terutama bagi keluarga yang mengalami perubahan ekonomi secara mendadak.
Metodologi BPS Ikut Dipertanyakan
Polemik ini tidak hanya menyangkut pembaruan data.
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan metodologi yang digunakan dalam pengelompokan masyarakat. Ia menyoroti penggunaan Proxy Means Test yang menurutnya perlu dievaluasi karena sejumlah indikator fisik rumah dan kepemilikan aset tidak selalu mencerminkan perubahan pendapatan secara cepat.
Rieke mencontohkan situasi seperti kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, dan kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat berubah lebih cepat daripada data administratif.
Era Ekonomi Digital Jadi Tantangan
Menurut Rieke, perubahan pola kerja juga membuat pengukuran kesejahteraan semakin kompleks.
Pada era gig economy, kepemilikan smartphone tidak otomatis menunjukkan seseorang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Sebaliknya, perangkat tersebut dapat menjadi alat untuk mencari penghasilan.
Karena itu, metode pengelompokan perlu terus diperbarui agar mampu mengikuti perubahan masyarakat.
Pemerintah Belum Menyimpulkan Ada Kesalahan
Meski banyak sorotan muncul, pemerintah belum menyatakan bahwa keseluruhan sistem pendataan mengalami kesalahan.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah masih memeriksa dasar pengelompokan dan metode yang digunakan. Kesimpulan baru akan diambil setelah proses evaluasi selesai.
Pernyataan ini penting agar polemik tidak berkembang menjadi kesimpulan bahwa seluruh data pemerintah otomatis tidak valid.
Evaluasi Dilakukan oleh BPS
Untuk sementara, BPS menjadi lembaga yang melakukan evaluasi terhadap persoalan data tersebut.
Pemerintah berharap hasil evaluasi dapat menghasilkan perbaikan sehingga data yang digunakan dalam kebijakan sosial ekonomi menjadi semakin akurat.
Jika diperlukan, evaluasi dapat diperluas melalui kerja sama antarlembaga.
RUU Satu Data Indonesia Ikut Disorot
Polemik data desil juga kembali mengangkat pembahasan RUU Sistem Satu Data Indonesia.
Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah mempercepat pengiriman surat presiden mengenai RUU tersebut kepada DPR. Menurutnya, penguatan sistem satu data berkaitan erat dengan kebutuhan memperbaiki kualitas data nasional.
Bambang mengatakan pemerintah menargetkan pengiriman DIM dan surat presiden tersebut sebelum 19 September 2026, setelah proses sinkronisasi antarlembaga selesai.
Mengapa Data Desil Sangat Penting?
Data desil membagi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Posisi kelompok tersebut kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam berbagai kebijakan sosial.
Karena itu, kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program pemerintah.
Semakin banyak program yang menggunakan basis data terpadu, semakin penting pula akurasi data tersebut.
Pemerintah Ingin Bantuan Tepat Sasaran
Tujuan utama evaluasi adalah memastikan kebijakan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Data yang akurat dapat membantu pemerintah mengurangi risiko salah sasaran, baik berupa masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan maupun penerima yang seharusnya sudah tidak masuk dalam kategori tertentu.
Pemerintah karena itu perlu memastikan pembaruan data berlangsung secara berkala.
Verifikasi Lapangan Dinilai Penting
Salah satu usulan yang muncul adalah memperkuat verifikasi lapangan.
Verifikasi lapangan dapat membantu mengecek apakah kondisi rumah tangga sesuai dengan informasi yang tercatat dalam sistem.
Langkah ini juga dapat menangkap perubahan kondisi ekonomi yang belum masuk ke dalam basis data pusat.
Pembaruan Data Tidak Bisa Sekali Selesai
Kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah.
Karena itu, proses pembaruan data tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan satu kali. Data perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan.
Pemerintah juga harus memastikan mekanisme pengaduan masyarakat berjalan dengan baik ketika warga menemukan ketidaksesuaian.
Masyarakat Diharapkan Ikut Mengawasi
Polemik data desil menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat.
Warga yang menemukan ketidaksesuaian data perlu memiliki jalur untuk mengajukan koreksi. Pada saat yang sama, pemerintah harus menyediakan mekanisme verifikasi yang jelas.
Transparansi proses menjadi penting agar masyarakat memahami bagaimana status sosial ekonominya ditentukan.
Tantangan Pemerintah Tidak Ringan
Menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga bukan pekerjaan sederhana.
Setiap institusi memiliki sumber data, sistem, serta mekanisme pemutakhiran yang berbeda. Karena itu, koordinasi menjadi salah satu tantangan terbesar.
Pembentukan tim lintas lembaga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi perbedaan tersebut.
Akurasi Data Menjadi Kunci Kebijakan
Polemik ini pada akhirnya menunjukkan satu hal: kebijakan yang baik membutuhkan data yang akurat.
Besarnya anggaran bantuan sosial tidak akan maksimal jika data penerima masih bermasalah.
Karena itu, evaluasi data desil menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia.
Kesimpulan
Pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus lintas lembaga untuk mengevaluasi data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan evaluasi sedang dilakukan oleh BPS, sementara pemerintah belum menyimpulkan apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan pendataan.
DPR sebelumnya juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas data, metodologi, pemutakhiran, dan mekanisme verifikasi.
Jika tim lintas lembaga benar-benar dibentuk, pekerjaan utamanya adalah memastikan data sosial ekonomi lebih akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi nyata masyarakat.
