JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto menempatkan program listrik desa sebagai salah satu agenda penting dalam upaya memperluas akses energi bagi masyarakat.
Percepatan tersebut dibahas Presiden Prabowo bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas perkembangan program listrik desa sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.
Pemerintah Percepat Program Listrik Desa
Program listrik desa menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pelaksanaan program tersebut terus berjalan di berbagai daerah. Hingga 2025, program listrik desa disebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di Indonesia.
Pemerintah kemudian melanjutkan pembangunan untuk wilayah yang masih membutuhkan akses listrik.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan energi hingga ke pelosok negeri.
Ribuan Desa dan Dusun Jadi Sasaran
Sebelumnya, pemerintah menetapkan target untuk menyelesaikan elektrifikasi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.
Bahlil menyampaikan target tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada periode 2029–2030. Pemerintah juga telah menyiapkan penganggaran secara bertahap untuk mendukung program tersebut.
Dengan target itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat di wilayah yang belum teraliri listrik dapat memperoleh akses energi.
Listrik Jadi Bagian dari Pemerataan Pembangunan
Pemerintah melihat listrik bukan hanya sebagai kebutuhan energi.
Ketersediaan listrik juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, komunikasi, dan pelayanan publik di desa.
Sekolah dapat menggunakan perangkat elektronik, fasilitas kesehatan dapat memperoleh pasokan listrik yang lebih stabil, sementara pelaku usaha desa memiliki peluang memperluas kegiatan ekonominya.
Karena itu, pemerataan listrik menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan wilayah.
Negara Hadir di Wilayah Terpencil
Program listrik desa juga menyasar wilayah yang secara ekonomi tidak selalu menarik bagi perusahaan penyedia listrik.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur di daerah terpencil membutuhkan peran negara agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar.
Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat di pelosok.
Pendekatan ini membuat pembangunan listrik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan bisnis.
Program Listrik Desa Terus Berjalan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu program untuk meningkatkan akses listrik.
Selain pembangunan jaringan listrik, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di berbagai wilayah.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas penggunaan energi bersih.
Pada 2026, pemerintah juga mendorong pembangunan PLTS berskala besar sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Wilayah Terluar Ikut Jadi Perhatian
Program listrik masuk desa juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembangunan di wilayah terluar.
Sekretariat Negara mencatat program listrik masuk desa, khususnya di wilayah terluar, terus berjalan sepanjang 2026. Program tersebut menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam laporan program strategis TNI kepada Presiden Prabowo.
Keterlibatan berbagai lembaga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah yang sulit dijangkau.
Tantangan Pembangunan Listrik Desa
Pembangunan listrik di daerah terpencil memiliki sejumlah tantangan.
Jarak wilayah yang jauh, kondisi geografis, kebutuhan jaringan transmisi, dan biaya pembangunan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan teknologi dan model penyediaan listrik dengan kondisi masing-masing daerah.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan utama, energi terbarukan dapat menjadi salah satu pilihan dalam mendukung elektrifikasi.
Pemerintah Targetkan Pemerataan Energi
Percepatan program listrik desa menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Pemerintah juga memasukkan penyediaan listrik desa dalam dukungan fiskal sektor energi pada 2026.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian dari kebijakan energi nasional.
Ribuan Wilayah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Meski pembangunan telah berjalan, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menjangkau seluruh wilayah yang belum mendapatkan listrik.
Lebih dari 1.400 desa telah dijangkau melalui program sebelumnya, tetapi pemerintah masih menargetkan ribuan desa dan dusun lainnya.
Karena itu, percepatan pembangunan menjadi penting agar target pemerataan listrik dapat tercapai sesuai jadwal.
Listrik Desa Diharapkan Dorong Ekonomi
Akses listrik dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan listrik, usaha kecil dapat menggunakan peralatan produksi, toko dapat beroperasi lebih lama, dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital.
Dampaknya diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Pemerintah Kejar Target 2029–2030
Pemerintah terus melanjutkan program listrik desa dengan target penyelesaian secara bertahap hingga 2029–2030.
Fakta yang terkonfirmasi menunjukkan pemerintah telah menjangkau lebih dari 1.400 desa melalui program listrik desa pada 2025. Pemerintah selanjutnya menargetkan pemerataan listrik untuk sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang masih membutuhkan akses listrik.
Percepatan program listrik desa diharapkan membuat akses energi semakin merata. Pemerintah juga terus mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
