JAKARTA — Pemerintah mempercepat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak melalui 62.710 KPR subsidi yang dilakukan secara massal di berbagai daerah Indonesia. Akad kredit tersebut menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kepemilikan rumah.
Kegiatan akad massal berlangsung pada 30 Juli 2026 dengan pusat acara di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program tersebut melibatkan 62.710 debitur yang tersebar di 36 provinsi dan 372 kabupaten/kota.
62.710 KPR Subsidi Dilakukan Secara Massal
Program 62.710 KPR subsidi merupakan akad massal ketiga yang menghadirkan Presiden Prabowo Subianto. Acara utama berlangsung di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera melaksanakan akad tersebut untuk mempercepat penyaluran pembiayaan rumah subsidi kepada masyarakat. Sebanyak 200 debitur hadir langsung, sedangkan 62.510 debitur mengikuti secara daring.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penerima manfaat dalam akad massal tersebut mencapai 62.710 debitur.
Prabowo Resmikan Akad KPR Subsidi
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka akad massal tersebut pada 30 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo menilai program perumahan memiliki arti penting bagi masyarakat. Pemerintah ingin memperluas kesempatan keluarga mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.
Kementerian PKP menyebut pelaksanaan akad massal menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki hunian sekaligus memperkuat program perumahan nasional.
Tersebar di 36 Provinsi
Penyaluran KPR subsidi 62.710 unit tidak hanya berpusat di Jawa.
BP Tapera mencatat kegiatan tersebut berlangsung secara serentak di 36 provinsi dan 372 kabupaten/kota. Penyebaran ini menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan rumah ke berbagai wilayah.
Program tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan BP Tapera.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pembiayaan rumah dapat berjalan bersama dengan penyediaan hunian yang layak.
KPR FLPP Menjadi Skema Utama
Akad 62.710 KPR subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh pembiayaan rumah dengan dukungan pemerintah.
BP Tapera mencatat bahwa hingga 29 Juli 2026, penyaluran FLPP sepanjang tahun tersebut telah mencapai 118.756 unit dengan nilai sekitar Rp14,76 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan perumahan terus berjalan sebelum akad massal 62.710 unit dilakukan.
Pemerintah Perkuat Program Tiga Juta Rumah
Program KPR subsidi tersebut menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Kementerian PKP terus memperkuat ekosistem perumahan melalui pembiayaan, pengembang, perbankan, dan sistem layanan digital.
Pemerintah juga meningkatkan kuota FLPP secara nasional dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Kebijakan tersebut didukung tambahan likuiditas perbankan setelah Bank Indonesia melakukan relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).
Dengan tambahan kuota tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah.
Ada KUR Perumahan Rp880 Miliar
Akad massal tersebut tidak hanya berkaitan dengan rumah subsidi.
Pada momentum yang sama, pemerintah juga melaksanakan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai sekitar Rp880 miliar untuk 7.100 debitur.
KUR Perumahan diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi di sektor perumahan, termasuk pembangunan dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor konstruksi.
Program tersebut diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi.
BTN Jadi Penyalur Terbesar
Perbankan memiliki peran penting dalam penyaluran 62.710 KPR subsidi.
Berdasarkan data Kementerian PKP, BTN menyalurkan 55.766 unit KPR FLPP hingga 29 Juli 2026, menjadi yang terbesar di antara bank-bank Himbara.
Dalam akad massal 62.710 unit, BTN juga menjadi bank dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 30.203 debitur yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Data tersebut menunjukkan besarnya peran BTN dalam ekosistem pembiayaan rumah subsidi.
Rumah Subsidi Harus Layak Huni
Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah penyaluran.
BP Tapera juga mulai memperkuat sistem untuk memastikan rumah subsidi yang akan dihuni masyarakat memenuhi standar kelayakan.
Melalui inovasi Trilogi Stok, data ketersediaan rumah diintegrasikan secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
Dengan sistem tersebut, calon penerima dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai ketersediaan rumah sebelum proses akad.
Hunian untuk Pekerja di Kawasan Industri
BP Tapera juga menyiapkan perluasan manfaat KPR subsidi untuk pekerja, termasuk masyarakat yang tinggal atau bekerja di kawasan industri.
Skema yang dipersiapkan mencakup hunian tapak maupun hunian vertikal seperti rumah susun.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendekatkan hunian dengan lokasi kerja sehingga masyarakat tidak harus menanggung biaya perjalanan yang terlalu besar.
Pemerintah Siapkan Akad Massal Berikutnya
Program pembiayaan rumah tidak berhenti pada akad 62.710 unit.
Kementerian PKP sebelumnya telah menyiapkan rencana akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.
Rencana tersebut menunjukkan pemerintah masih akan melanjutkan perluasan akses KPR subsidi pada paruh kedua 2026.
Dengan demikian, program perumahan menjadi salah satu sektor yang terus mendapat perhatian pemerintah.
Dampak ke Sektor Ekonomi
Program KPR subsidi tidak hanya berdampak kepada penerima rumah.
Pembangunan hunian juga mendorong aktivitas pengembang, perbankan, kontraktor, toko bangunan, pekerja konstruksi, hingga usaha terkait perumahan.
Kementerian PKP menyebut peningkatan pembiayaan sektor perumahan dapat memberikan efek berganda terhadap sektor konstruksi dan membuka lapangan kerja.
Karena itu, program rumah subsidi juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional.
Kesimpulan
62.710 KPR subsidi telah dilakukan melalui akad massal pada 30 Juli 2026. Program FLPP tersebut menjangkau masyarakat di 36 provinsi dan 372 kabupaten/kota, dengan pusat kegiatan di Batang, Jawa Tengah.
Pemerintah menargetkan program tersebut tidak hanya meningkatkan kepemilikan rumah, tetapi juga memperkuat sektor perumahan dan perekonomian.
BP Tapera kini terus mengembangkan layanan digital dan memperluas skema pembiayaan. Pemerintah juga menyiapkan akad massal berikutnya untuk sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026.
