JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan peta jalan mitigasi utang untuk menghadapi peningkatan beban bunga utang pemerintah.
Desakan tersebut muncul dalam pembahasan RAPBN 2027 setelah proyeksi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp650,3 triliun. Angka tersebut diperkirakan meningkat 11,7 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp582,2 triliun.
Banggar Soroti Beban Bunga Utang
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan utang tahunan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan strategi jangka menengah dan panjang agar peningkatan pembayaran bunga tidak semakin menekan ruang fiskal APBN.
“Marilah kita bersama mempersiapkan peta jalan mitigasi terhadap utang ke depan,” kata Said dalam rapat kerja pemerintah dan Banggar pada Kamis (27/8/2026).
Peta jalan tersebut diharapkan memberikan arah yang lebih jelas dalam mengelola utang sekaligus menjaga kesehatan fiskal.
Bunga Utang 2027 Diproyeksikan Rp650,3 Triliun
Berdasarkan pembahasan RAPBN 2027, pembayaran bunga utang pemerintah diproyeksikan mencapai Rp650,3 triliun.
Nilai tersebut menjadi perhatian karena mencapai sekitar 19 persen dari penerimaan negara. Jika pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo diperhitungkan bersama, bebannya disebut mencapai sekitar 47 persen.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menjaga agar beban pembayaran utang tidak mengurangi kemampuan APBN membiayai program prioritas.
Yield SBN Ikut Mendorong Beban Utang
Salah satu faktor yang disoroti Banggar adalah kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN).
Said menyebut yield SBN tenor 10 tahun yang pada awal 2026 berada di sekitar 6,2 persen kini berada di kisaran 7,1–7,2 persen.
Kenaikan yield dapat meningkatkan biaya pembiayaan ketika pemerintah menerbitkan surat utang baru atau melakukan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo.
Rupiah Juga Menjadi Perhatian
Selain yield SBN, perkembangan nilai tukar rupiah juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan utang.
Utang dalam valuta asing memiliki risiko perubahan nilai ketika rupiah bergerak melemah.
Karena itu, strategi pengelolaan utang perlu memperhitungkan risiko suku bunga, nilai tukar, dan refinancing secara bersamaan.
Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menjaga sejumlah indikator fiskal dalam menjalankan strategi mitigasi utang.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara agar kebutuhan penambahan utang dapat ditekan.
Strategi tersebut antara lain diarahkan pada peningkatan kepatuhan pajak, pembenahan administrasi, serta perbaikan pengawasan kepabeanan dan cukai.
Penerimaan Negara Jadi Kunci
Peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu cara pemerintah mengurangi tekanan kebutuhan pembiayaan.
Purbaya menyatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan penerimaan melalui perbaikan kepatuhan pajak dan pembenahan bea cukai, bukan dengan menaikkan tarif pajak.
Dengan penerimaan yang lebih kuat, kebutuhan pemerintah untuk menambah utang diharapkan dapat dikendalikan.
Banggar Dorong APBN Lebih Seimbang
Banggar juga mendorong pemerintah memiliki arah menuju APBN yang lebih berimbang.
Said menilai peta jalan diperlukan agar pemerintah memiliki strategi transisi yang jelas untuk memperbaiki kesehatan fiskal.
Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia.
Utang Bukan Hanya Masalah Jumlah
Persoalan utang pemerintah tidak hanya dilihat dari nominal total utang.
Pemerintah juga perlu memperhatikan biaya bunga, jatuh tempo, komposisi mata uang, tenor, dan risiko pembiayaan kembali.
Karena itu, pengelolaan utang yang sehat membutuhkan strategi yang dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Risiko Refinancing Perlu Dijaga
Salah satu risiko utama dalam pengelolaan utang adalah refinancing risk atau risiko pembiayaan kembali.
Risiko tersebut muncul ketika utang yang jatuh tempo harus dibiayai kembali dalam kondisi pasar dengan biaya yang lebih tinggi.
Dokumen pemerintah menjelaskan bahwa penyebaran jatuh tempo utang menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko penumpukan pembayaran dalam satu periode.
Pemerintah Sudah Memiliki Kerangka Pengelolaan Utang
Pemerintah sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi dan kelembagaan untuk mengelola utang.
Dalam dokumen Nota Keuangan, pemerintah menyebut strategi pengelolaan utang memperhatikan sejumlah risiko, termasuk risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan refinancing.
Karena itu, desakan Banggar lebih diarahkan pada kebutuhan memperkuat dan memperjelas peta jalan mitigasi dalam menghadapi tekanan fiskal ke depan.
Utang Harus Mendukung Program Produktif
Banggar mengingatkan agar peningkatan beban utang tidak sampai menggerus anggaran untuk program produktif.
Pembiayaan melalui utang tetap dapat digunakan untuk mendukung pembangunan selama dikelola secara hati-hati dan memiliki manfaat ekonomi.
Tantangannya adalah memastikan biaya utang tidak semakin besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut.
Pemerintah Targetkan Utang Baru Rp876,9 Triliun
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penarikan utang baru sekitar Rp876,9 triliun.
Pada saat yang sama, defisit anggaran dirancang sekitar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Angka tersebut menunjukkan kebutuhan pembiayaan pemerintah masih cukup besar.
Defisit Tetap Dijaga di Bawah Batas
Rancangan defisit 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB masih berada di bawah batas 3 persen yang menjadi salah satu kerangka disiplin fiskal.
Pemerintah menyatakan kebijakan pembiayaan tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal serta kondisi pasar keuangan.
Namun, meningkatnya biaya bunga tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.
Peta Jalan Diharapkan Lebih Jelas
Banggar meminta peta jalan mitigasi utang tidak berhenti sebagai dokumen.
Strategi tersebut diharapkan berisi target dan langkah konkret mengenai pengelolaan utang, pembayaran bunga, jatuh tempo pokok, penerimaan negara, serta pengendalian defisit.
Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki indikator yang jelas untuk mengukur kesehatan fiskal.
Perbaikan Pajak Jadi Salah Satu Pilihan
Pemerintah melihat peningkatan kepatuhan pajak sebagai salah satu sumber penguatan penerimaan.
Perbaikan sistem administrasi dan penutupan celah kebocoran juga dinilai dapat meningkatkan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Langkah tersebut menjadi penting ketika pemerintah membutuhkan ruang fiskal tambahan.
Beban Bunga Bisa Mengurangi Ruang Fiskal
Jika pembayaran bunga utang terus meningkat, sebagian penerimaan negara harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Akibatnya, ruang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program produktif lainnya dapat menjadi lebih terbatas.
Karena itu, pengendalian biaya utang menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga fleksibilitas APBN.
Pasar Keuangan Ikut Menjadi Faktor
Biaya utang pemerintah juga dipengaruhi kondisi pasar keuangan.
Perubahan suku bunga, sentimen investor, nilai tukar rupiah, serta imbal hasil SBN dapat memengaruhi biaya ketika pemerintah melakukan pembiayaan.
Karena itu, strategi mitigasi utang perlu mempertimbangkan kondisi pasar domestik dan global.
Menuju APBN yang Lebih Sehat
Banggar berharap pemerintah memiliki strategi jangka menengah menuju kondisi fiskal yang lebih sehat.
Peta jalan tersebut tidak berarti pemerintah harus menghentikan pembiayaan pembangunan, tetapi memastikan setiap keputusan pembiayaan memiliki perhitungan risiko dan manfaat yang jelas.
Fakta Penting Mitigasi Utang Pemerintah
- Proyeksi bunga utang pemerintah 2027 mencapai Rp650,3 triliun.
- Angka tersebut naik sekitar 11,7 persen dari outlook 2026 sebesar Rp582,2 triliun.
- Beban bunga diperkirakan setara sekitar 19 persen penerimaan negara.
- Bunga dan pokok utang yang jatuh tempo jika digabung disebut mencapai sekitar 47 persen.
- Yield SBN tenor 10 tahun naik dari sekitar 6,2 persen menjadi 7,1–7,2 persen.
- Pemerintah menargetkan utang baru sekitar Rp876,9 triliun dalam RAPBN 2027.
- Defisit RAPBN 2027 dirancang sekitar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen PDB.
- Banggar meminta pemerintah menyiapkan peta jalan mitigasi utang jangka menengah dan panjang.
- Pemerintah menyiapkan strategi peningkatan penerimaan melalui perbaikan kepatuhan pajak dan pembenahan bea cukai.
Banggar Desak Peta Jalan Utang, Pemerintah Siapkan Strategi Fiskal
Desakan Banggar muncul ketika pemerintah menghadapi peningkatan biaya pembayaran utang.
Proyeksi bunga utang sebesar Rp650,3 triliun pada 2027 menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi pengelolaan utang agar tidak semakin menekan ruang fiskal.
