JAKARTA – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal dalam penyusunan RAPBN 2027. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan mengenai RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menekankan bahwa disiplin fiskal tidak berhenti setelah anggaran mendapatkan persetujuan. Pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo Tekankan Disiplin Fiskal
Prabowo menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBN harus dilakukan hingga tahap pelaksanaan.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.”
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama pemerintah dalam pengelolaan RAPBN 2027.
Dengan disiplin fiskal, pemerintah ingin menjaga agar belanja negara tetap terkendali tanpa mengurangi dukungan terhadap program prioritas nasional.
Pemerintah Dorong Pengadaan Lebih Efisien
Salah satu persoalan yang disoroti Presiden adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Prabowo menilai pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat membuat barang dengan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda. Kondisi tersebut dapat mengurangi daya tawar pemerintah.
Karena itu, pemerintah mendorong konsolidasi pengadaan agar kebutuhan barang dan jasa dapat dikelola dengan lebih efisien.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara.
RAPBN 2027 Tetap Didorong untuk Pertumbuhan
Meski disiplin fiskal diperketat, pemerintah tetap ingin APBN menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak diarahkan untuk sekadar mengurangi belanja.
Pemerintah ingin memastikan belanja yang tetap dilakukan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.
Defisit RAPBN 2027 Dijaga
Dalam pembahasan pemerintah dan DPR, defisit fiskal RAPBN 2027 disepakati berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut tetap memperhatikan disiplin fiskal, kredibilitas APBN, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan keuangan negara dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pendapatan Negara Juga Diperkuat
Disiplin fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengendalian belanja.
Pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Langkah tersebut mencakup penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.
Pemerintah juga ingin menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.
Dengan pendapatan yang lebih optimal, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan tanpa meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara secara berlebihan.
Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas
Efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap sektor pelayanan dasar.
Dalam arah kebijakan RAPBN 2027, transformasi kesehatan dan pendidikan tetap menjadi bagian penting dari prioritas pemerintah. Presiden juga memasukkan pendidikan dan kesehatan dalam delapan fokus Program Kerja Prioritas Nasional.
Pemerintah ingin belanja pada sektor tersebut menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Karena itu, kualitas program dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBN.
Delapan Fokus RAPBN 2027
Pemerintah menetapkan delapan fokus utama RAPBN 2027.
Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Delapan agenda tersebut menjadi arah utama penggunaan anggaran negara pada 2027.
Pemerintah berupaya menghubungkan kebijakan fiskal dengan target pembangunan nasional.
Belanja Negara Harus Tepat Sasaran
Kebijakan disiplin fiskal juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja.
Kementerian Keuangan menyebut pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar lebih pro-pertumbuhan dan pro-kesejahteraan.
Artinya, anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang terserap.
Pemerintah juga perlu melihat hasil dari setiap program yang dibiayai APBN.
Pemerintah Siapkan Reformasi Fiskal
Penguatan disiplin fiskal menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah akan terus melakukan optimalisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Kebijakan tersebut diharapkan membuat APBN lebih kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
Pusat dan Daerah Diminta Bersinergi
Pengelolaan APBN juga berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah menargetkan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah semakin kuat agar pelayanan publik dapat meningkat dan pembangunan lebih merata.
Sinergi tersebut menjadi penting karena sebagian program pembangunan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
APBN 2027 Jadi Instrumen Pembangunan
Pemerintah menempatkan APBN bukan sekadar sebagai dokumen keuangan tahunan.
Anggaran negara diarahkan menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional.
Karena itu, disiplin fiskal menjadi salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan RAPBN 2027.
Belanja Negara Masuk Tahap Pengawasan Lebih Ketat
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap anggaran memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Fakta terbaru menunjukkan Presiden Prabowo menegaskan disiplin fiskal harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah APBN. Pemerintah juga mendorong konsolidasi pengadaan, optimalisasi pendapatan, serta peningkatan kualitas belanja dalam RAPBN 2027.
