JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online atau ojek online (ojol). Aturan tersebut memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya mengatur tarif angkutan penumpang.
Dalam rancangan Perpres ojol, pemerintah juga memasukkan layanan pengiriman barang dan makanan. Kebijakan ini disiapkan untuk memberikan kepastian aturan dalam ekosistem transportasi online.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan finalisasi dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait. Menurutnya, aturan tersebut kini mencakup tiga jenis layanan, yaitu angkutan orang, barang, dan makanan.
Tarif Ojol Dibagi Berdasarkan Jenis Layanan
Salah satu poin penting dalam rancangan Perpres ojol adalah pembagian kewenangan pengaturan tarif.
Tarif angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara itu, tarif layanan pengiriman barang dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pembagian kewenangan tersebut dibuat untuk menyesuaikan karakteristik masing-masing layanan transportasi online.
Dengan demikian, aturan tarif ojol nantinya tidak hanya berfokus pada perjalanan penumpang. Layanan kurir barang dan pengantaran makanan juga akan memiliki dasar regulasi yang lebih jelas.
Perpres Ojol Tidak Hanya Mengatur Tarif
Rancangan Perpres tersebut juga mengatur posisi pelaku transportasi online dalam ekosistem usaha.
Menurut Dasco, pelaku transportasi online akan berada dalam naungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperjelas pembinaan terhadap para pengemudi transportasi online.
Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi pengemudi ojol.
Karena itu, pembahasan Perpres tidak hanya menyangkut tarif perjalanan. Pemerintah juga membahas aspek perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.
Besaran Tarif Baru Belum Ditetapkan
Meskipun rancangan Perpres ojol telah memasuki tahap finalisasi, besaran tarif untuk layanan barang dan makanan belum diumumkan secara resmi.
Pemerintah masih harus menjalani proses harmonisasi. Dalam proses tersebut, organisasi atau perwakilan pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikator akan dilibatkan.
Karena itu, pengguna ojol belum dapat menjadikan angka tarif tertentu sebagai tarif resmi baru.
Ketentuan mengenai besaran tarif masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum dituangkan dalam aturan yang berlaku.
Pemerintah Libatkan Pengemudi dan Aplikator
Setelah tahap finalisasi, pemerintah akan melanjutkan proses harmonisasi rancangan Perpres.
Proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan layanan transportasi online. Pemerintah ingin memastikan aturan yang diterbitkan dapat diterapkan secara realistis di lapangan.
Keterlibatan pengemudi dan aplikator juga penting karena keduanya memiliki kepentingan langsung terhadap perubahan aturan tarif dan sistem layanan transportasi online.
Perpres Ojol Ditargetkan Terbit Awal September
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menargetkan Perpres mengenai transportasi online dapat diterbitkan pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
Kementerian Sekretariat Negara akan memimpin proses harmonisasi sebelum regulasi tersebut diterbitkan.
Artinya, rancangan Perpres ojol masih melalui tahapan akhir sebelum menjadi aturan resmi.
Jika seluruh proses berjalan sesuai target, regulasi baru tersebut akan menjadi dasar pengaturan yang lebih luas terhadap layanan transportasi online di Indonesia.
Tiga Layanan Ojol Masuk Dalam Regulasi
Dengan perluasan cakupan tersebut, ada tiga layanan utama yang menjadi perhatian dalam rancangan Perpres ojol.
Pertama, angkutan orang yang tarifnya akan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Kedua, pengiriman barang yang tarifnya akan diatur oleh Komdigi.
Ketiga, pengantaran makanan yang juga masuk dalam kewenangan Komdigi untuk pengaturan tarif.
Pembagian ini diharapkan dapat membuat pengaturan transportasi online lebih jelas. Pemerintah juga dapat menyesuaikan kebijakan dengan karakter masing-masing layanan.
Aturan Ojol Dinilai Penting bagi Pengemudi dan Pengguna
Perpres ojol menjadi perhatian karena transportasi online telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Bagi pengemudi, aturan yang jelas dapat memberikan kepastian mengenai tarif dan pembinaan. Sementara bagi pengguna, regulasi diharapkan memberikan kejelasan mengenai layanan transportasi online.
Namun, masyarakat masih perlu menunggu sampai Perpres resmi diterbitkan untuk mengetahui ketentuan final.
