JAKARTA – Isu mengenai Presiden Prabowo Subianto yang disebut menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan mendadak ramai diperbincangkan.
Kabar tersebut bahkan berkembang di media sosial setelah muncul sejumlah pemberitaan yang menggambarkan Haji Isam turun langsung ke lapangan bersama jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Namun, Istana akhirnya memberikan klarifikasi tegas.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla. Menurut Prasetyo, pemerintah memang meminta seluruh pihak membantu penanganan kebakaran, tetapi posisi koordinator tetap berada pada pejabat pemerintah yang telah ditunjuk.
🔥 Istana: “Tidak Ada, Tidak Benar”
Prasetyo Hadi memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai kabar bahwa Haji Isam mendapatkan mandat khusus dari Presiden untuk memimpin operasi penanganan karhutla.
“Tidak ada, tidak benar itu,” kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan narasi yang sebelumnya beredar luas di media sosial.
Istana menilai informasi yang sedang ramai diperbincangkan belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Prasetyo bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap informasi yang menjadi tren di media sosial sebagai fakta resmi.
Viral belum tentu benar.
Pesan tersebut menjadi penting karena isu penanganan karhutla berkaitan dengan kewenangan pemerintah, pengerahan aparat, hingga penggunaan sumber daya negara.
👤 Lantas, Apa Peran Haji Isam?
Meskipun tidak ditunjuk sebagai koordinator, bukan berarti Haji Isam sama sekali tidak terlibat dalam upaya penanganan karhutla.
Istana mengakui bahwa semua pihak memang diminta ikut membantu menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
Dengan kata lain, kontribusi dari pihak swasta, dunia usaha, maupun masyarakat tetap dibutuhkan.
Namun, kontribusi tersebut berbeda dengan kewenangan sebagai koordinator resmi operasi pemerintah.
Prasetyo menegaskan bahwa kewenangan koordinasi penanganan karhutla tetap berada dalam struktur pemerintah. Pemerintah pusat bahkan telah membagi perhatian penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.
🧩 Mengapa Nama Haji Isam Bisa Muncul?
Nama Haji Isam muncul karena pada Sabtu (22/8/2026) ia memang dilaporkan berada di Kalimantan Selatan dan mengikuti kegiatan koordinasi serta penanganan karhutla.
Sejumlah pemberitaan lokal bahkan menyebut Haji Isam turun ke lapangan bersama pejabat TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk melihat langsung kondisi kebakaran.
Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi narasi bahwa dirinya telah mendapatkan mandat Presiden untuk menjadi pemimpin operasi pemadaman.
Padahal, menurut klarifikasi Istana, kehadiran dan kontribusi dalam penanganan tidak sama dengan penunjukan sebagai koordinator resmi.
Perbedaan inilah yang kemudian diluruskan pemerintah.
🚨 Pemerintah Sudah Membagi Tugas Penanganan
Penanganan karhutla saat ini dilakukan dengan melibatkan banyak unsur.
Pemerintah pusat telah membagi perhatian terhadap sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, serta wilayah rawan lainnya.
Sejumlah pejabat setingkat menteri diberikan tanggung jawab untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah masing-masing.
Langkah tersebut dilakukan agar persoalan di lapangan dapat dipantau lebih dekat dan koordinasi tidak hanya berlangsung dari pusat.
Artinya, pemerintah memilih pola pembagian wilayah dan penguatan koordinasi, bukan menyerahkan seluruh operasi kepada satu tokoh dari luar struktur pemerintahan.
🚁 Kekuatan Pemadaman Terus Ditambah
Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera membuat pemerintah meningkatkan pengerahan sumber daya.
Menurut keterangan pemerintah yang disampaikan melalui Antara, sekitar 12.880 personel dikerahkan untuk mendukung pemadaman, operasi modifikasi cuaca, serta pemantauan kualitas udara.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah peralatan tambahan, antara lain:
- 4 helikopter water bombing
- 100 unit pompa air
- 2.000 unit alat pelindung diri (APD)
- selang air
- peralatan pemadaman darat
- sumur bor
- peralatan pendukung lainnya.
Besarnya pengerahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat karhutla sebagai persoalan serius yang membutuhkan respons lintas lembaga.
🌳 Enam Provinsi Jadi Prioritas
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang dinilai menjadi wilayah prioritas rawan karhutla.
Wilayah tersebut adalah:
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan karena aktivitas pemadaman dilakukan secara intensif.
Dalam situasi seperti ini, keterlibatan berbagai pihak memang dibutuhkan.
Tetapi pemerintah tetap harus memastikan garis komando dan kewenangan berjalan jelas.
⚠️ Mengapa Klarifikasi Ini Penting?
Sekilas, isu mengenai Haji Isam mungkin terlihat seperti persoalan kecil.
Namun, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, narasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan lebih besar.
Misalnya:
Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas operasi karhutla?
Apakah seorang pengusaha dapat menjadi komandan operasi pemerintah?
Siapa yang memiliki kewenangan mengerahkan TNI dan Polri?
Bagaimana penggunaan anggaran dan fasilitas negara diawasi?
Klarifikasi Istana memberikan jawaban bahwa koordinasi resmi tetap berada di tangan pemerintah.
Sementara itu, pihak swasta maupun elemen masyarakat dapat membantu sesuai kapasitas masing-masing.
🤝 Bukan Berarti Swasta Tidak Boleh Membantu
Ada hal yang juga perlu digarisbawahi.
Bantahan Istana terhadap penunjukan Haji Isam bukan berarti pemerintah menutup pintu bagi kontribusi pihak swasta.
Justru Prasetyo menyatakan bahwa semua pihak diminta ikut membantu.
Dalam kondisi bencana seperti karhutla, dunia usaha dapat berkontribusi melalui penyediaan alat berat, pompa, kendaraan, sumber daya manusia, maupun dukungan logistik.
Yang membedakan adalah siapa yang membantu dan siapa yang memiliki kewenangan komando.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
📱 Dari Lapangan ke Media Sosial
Peristiwa ini juga memperlihatkan betapa cepat sebuah informasi berkembang di era media sosial.
Awalnya, publik melihat sosok Haji Isam berada di tengah aktivitas penanganan karhutla.
Kemudian muncul narasi bahwa ia mendapatkan perintah langsung Presiden.
Tak lama kemudian, isu tersebut menjadi bahan perbincangan luas.
Namun, pemerintah memberikan versi berbeda.
Haji Isam memang dapat membantu, tetapi Istana membantah dirinya ditunjuk sebagai koordinator.
Inilah alasan mengapa masyarakat perlu membedakan antara informasi lapangan, pemberitaan, opini, dan keputusan resmi pemerintah.
🪖 Siapa yang Memegang Kendali?
Menurut Istana, pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah penanganan karhutla.
Dengan skema tersebut, penanganan tetap berada dalam struktur pemerintahan.
TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dapat bekerja bersama sesuai tugas masing-masing.
Model ini diharapkan membuat pengerahan sumber daya menjadi lebih terkoordinasi.
Karhutla sendiri tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu lembaga.
Api membutuhkan pemadam, tetapi penanganannya juga membutuhkan koordinasi, logistik, teknologi, data, dan pengawasan.
🌫️ Asap Menjadi Ancaman Serius
Di balik polemik mengenai siapa yang memimpin, masalah utama tetaplah karhutla itu sendiri.
Kebakaran hutan dan lahan dapat menghasilkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, perdebatan mengenai struktur koordinasi seharusnya tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama:
memadamkan api dan melindungi masyarakat.
🔥 Tantangan Tidak Berhenti Setelah Api Padam
Pemadaman juga bukan akhir dari persoalan.
Pada lahan gambut, misalnya, api dapat menyala kembali apabila bara di bawah permukaan belum benar-benar padam.
Karena itu, operasi harus diikuti dengan pemantauan dan pencegahan.
Pemerintah juga perlu mencari sumber penyebab kebakaran, memperkuat patroli, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal.
Jika tidak, Indonesia akan terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali musim kering datang.
📊 Fakta Penting di Balik Klarifikasi Istana
| Isu | Fakta yang Disampaikan Istana |
|---|---|
| Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator | Dibantah Istana |
| Haji Isam boleh membantu penanganan | Ya |
| Semua pihak diminta membantu | Ya |
| Koordinasi resmi berada pada Haji Isam | Tidak |
| Pemerintah menunjuk pejabat setingkat menteri | Ya |
| Wilayah prioritas mencakup Kalimantan | Ya |
| Penanganan melibatkan banyak unsur | Ya |
Keterangan pemerintah tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi pada 23 Agustus 2026.
🇮🇩 Kesimpulan: Haji Isam Membantu, tetapi Bukan Koordinator Resmi
Polemik mengenai kabar Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai pemimpin pemadaman karhutla akhirnya diluruskan Istana.
Mensesneg Prasetyo Hadi secara tegas mengatakan kabar tersebut tidak benar. Pemerintah memang meminta seluruh pihak ikut membantu penanganan karhutla, tetapi Haji Isam tidak ditunjuk sebagai koordinator resmi.
Pada saat yang sama, pemerintah telah membagi perhatian penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.
Keterlibatan Haji Isam di lapangan menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dukungan banyak pihak. Namun, kontribusi tersebut tidak otomatis berarti seseorang memperoleh kewenangan formal untuk memimpin operasi pemerintah.
