JAKARTA – Pemerintah semakin serius membenahi sistem penyaluran bantuan sosial dan berbagai subsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Di balik upaya tersebut, satu persoalan menjadi sangat penting: seberapa akurat data kesejahteraan atau desil yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan?
Pertanyaan ini menjadi sorotan karena data kesejahteraan kini tidak hanya digunakan untuk program bantuan sosial, tetapi semakin penting dalam menentukan sasaran berbagai intervensi pemerintah.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu rujukan bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ikut memasok data serta melakukan pemutakhiran sesuai kewenangannya.
Artinya, angka desil yang muncul dalam data seseorang bukan sekadar angka biasa. Di baliknya ada keputusan mengenai siapa yang diprioritaskan mendapatkan intervensi pemerintah.
🔎 Apa Sebenarnya yang Dimaksud dengan Desil?
Banyak masyarakat masih mengira desil adalah ukuran langsung dari penghasilan atau kekayaan seseorang.
Padahal, BPS menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran absolut kemiskinan dan bukan pula angka nominal pendapatan.
DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Dengan demikian, seseorang yang berada di Desil 3 bukan berarti otomatis memiliki pendapatan dengan nominal tertentu.
Posisinya menunjukkan bahwa keluarga tersebut berada pada kelompok ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.
Inilah bagian yang penting dipahami masyarakat agar tidak salah membaca hasil desil.
📊 Bagaimana BPS Menentukan Desil?
Penentuan desil tidak dilakukan hanya berdasarkan satu indikator.
BPS menjelaskan bahwa pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi secara bersama-sama.
Beberapa faktor yang diperhitungkan antara lain:
- kondisi tempat tinggal;
- sumber air minum;
- bahan bakar dan energi untuk memasak;
- kepemilikan aset;
- daya serta konsumsi listrik;
- komposisi keluarga;
- tingkat pendidikan;
- pekerjaan;
- kondisi kesehatan;
- hingga disabilitas.
Berbagai informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Jadi, bukan hanya melihat apakah seseorang memiliki pekerjaan atau berapa besar listrik yang digunakan.
Ada banyak karakteristik yang diperhitungkan secara bersamaan.
🧩 DTSEN Jadi Fondasi Baru Penyaluran Bantuan
DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah sumber data pemerintah, termasuk DTKS, P3KE, dan Regsosek. Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.
Tujuannya sederhana:
pemerintah ingin memiliki satu basis data yang lebih terintegrasi untuk menentukan sasaran kebijakan.
Dengan satu rujukan, kementerian dan lembaga diharapkan tidak lagi menggunakan data yang berbeda-beda ketika menentukan penerima program.
Hal ini penting karena kesalahan data dapat menimbulkan dua persoalan sekaligus.
Pertama, orang yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Kedua, orang yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan.
⚠️ Ketika Data Tidak Akurat, Dampaknya Bisa Besar
Bayangkan sebuah keluarga kehilangan pekerjaan dan kondisi ekonominya menurun drastis.
Jika perubahan tersebut tidak segera tercermin dalam data, posisi kesejahteraan keluarga tersebut bisa saja belum menggambarkan kondisi terbaru.
Sebaliknya, keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi datanya belum diperbarui juga berpotensi tetap tercatat sebagai penerima.
Karena itu, pemutakhiran data menjadi sama pentingnya dengan metode penghitungan desil itu sendiri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menegaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis. Pemerintah daerah dan pendamping sosial memiliki peran dalam menyampaikan kondisi faktual masyarakat agar data dapat diperbarui, sementara penentuan desil dilakukan oleh BPS.
🏠 Kondisi Warga di Lapangan Tetap Penting
Data statistik membutuhkan informasi yang benar.
Jika informasi awalnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hasil pemeringkatan juga berpotensi tidak menggambarkan kondisi terkini.
Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi proses groundcheck atau pengecekan kondisi di lapangan.
Pendamping sosial dapat mengusulkan perubahan atau menyampaikan sanggahan berdasarkan kondisi nyata warga. Setelah itu, data tersebut dapat digunakan untuk proses koreksi dan pemutakhiran oleh pihak yang berwenang.
Ini menunjukkan bahwa sistem data nasional tidak hanya bergantung pada angka yang tersimpan di komputer.
Kondisi nyata masyarakat tetap harus menjadi bagian dari proses pemutakhiran.
📈 Data Terus Diperbarui, Bukan Sekali Jadi
BPS menyebut DTSEN terus dimutakhirkan.
Dalam DTSEN Volume 2 Tahun 2026, cakupan data diperbarui menjadi sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pemutakhiran tersebut mencakup pembaruan demografi dan hasil verifikasi lapangan.
Hasil pemutakhiran tersebut juga disebut menurunkan kesalahan inklusi menjadi sekitar 0,06 persen serta memperbaiki klasifikasi kesejahteraan pada puluhan ribu keluarga.
Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berusaha memperbaiki kualitas data.
Namun, pekerjaan tersebut tidak berhenti pada satu pembaruan.
Data kesejahteraan harus terus bergerak mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.
🚨 Ada yang Dicoret, Ada yang Masuk
Dinamika data tersebut terlihat dari hasil pemutakhiran DTSEN 2026.
Dalam salah satu pembaruan, sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena masuk kategori inclusion error. Pada saat yang sama, sekitar 25 ribu penerima baru masuk dalam daftar.
Perubahan ini menunjukkan bahwa daftar penerima bantuan memang tidak seharusnya dianggap sebagai daftar permanen.
Kondisi ekonomi seseorang bisa berubah.
Orang bisa kehilangan pekerjaan.
Pendapatan keluarga dapat meningkat.
Anggota keluarga bisa bertambah atau berkurang.
Seseorang bisa pindah tempat tinggal atau meninggal dunia.
Semua perubahan tersebut harus tercermin dalam data.
🎯 Subsidi Tepat Sasaran, Mengapa Desil Jadi Penting?
Persoalan desil menjadi semakin menarik karena pemerintah juga membutuhkan basis data yang akurat untuk berbagai kebijakan subsidi dan intervensi.
Semakin besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah, semakin penting pula memastikan penerimanya benar.
Jika bantuan terlalu luas, anggaran dapat menjadi kurang efisien.
Namun jika sasaran terlalu sempit dan data tidak akurat, masyarakat rentan justru bisa tertinggal.
Inilah dilema yang harus dijawab pemerintah:
bagaimana memastikan subsidi tidak bocor, tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya?
Jawabannya sangat bergantung pada kualitas data.
🔥 Desil Bukan Label Kemiskinan
Ada satu hal yang juga perlu diluruskan.
Desil bukan label yang menentukan harga diri atau status seseorang.
BPS menegaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Bahkan, dua keluarga yang berada pada desil yang sama tidak selalu mempunyai pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak melihat angka desil secara hitam-putih.
Desil adalah alat statistik untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat, bukan satu-satunya gambaran lengkap mengenai kehidupan sebuah keluarga.
🏛️ BPS dan Kemensos Punya Peran Berbeda
Dalam sistem DTSEN, pembagian tugas menjadi penting.
BPS bertanggung jawab menyusun dan mengelola DTSEN serta menentukan pemeringkatan desil berdasarkan metode statistik.
Sementara Kemensos dan pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan program serta pemutakhiran informasi kondisi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
Gus Ipul secara tegas menyampaikan bahwa pendamping PKH tidak menentukan desil. Mereka bertugas menyampaikan data faktual dari lapangan untuk membantu proses pemutakhiran.
Pembagian peran tersebut diperlukan agar proses penentuan sasaran memiliki dasar metodologi yang jelas.
🌐 Mengapa Publik Perlu Ikut Mengawasi?
Keakuratan data kesejahteraan bukan hanya urusan pemerintah.
Masyarakat juga memiliki peran.
Jika kondisi ekonomi keluarga berubah secara signifikan, masyarakat perlu mengikuti mekanisme yang tersedia untuk memperbarui data.
Begitu pula ketika menemukan informasi yang tidak sesuai.
Pengawasan publik dapat membantu pemerintah menemukan kesalahan lebih cepat.
Sebab, tidak ada sistem data yang bisa dianggap sempurna selamanya.
Data yang akurat hari ini belum tentu akurat beberapa bulan kemudian jika tidak diperbarui.
💡 Tantangan Terbesar Bukan Hanya Teknologi
Memiliki database nasional yang besar tentu merupakan kemajuan.
Tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan informasi di dalamnya benar.
Ada persoalan administrasi kependudukan.
Ada perubahan kondisi ekonomi.
Ada mobilitas penduduk.
Ada perbedaan kondisi antarwilayah.
Dan ada kemungkinan informasi belum diperbarui.
Karena itu, keberhasilan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital.
Kualitas data di tingkat paling bawah justru menjadi kunci.
🔍 Dari Data ke Kebijakan: Satu Kesalahan Bisa Berdampak Besar
Ketika sebuah keluarga masuk kelompok sasaran, keputusan tersebut dapat berpengaruh terhadap akses mereka terhadap berbagai program pemerintah.
Sebaliknya, ketika keluarga yang membutuhkan justru berada di luar kelompok sasaran, dampaknya bisa dirasakan langsung.
Itulah mengapa BPS menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi pensasaran.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan:
“Data sudah tersedia.”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini?”
📝 Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Masyarakat dapat berperan dengan memastikan data dasar keluarga selalu sesuai.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memastikan data kependudukan sesuai.
- Melaporkan perubahan kondisi keluarga melalui mekanisme yang tersedia.
- Mengecek status bantuan melalui kanal resmi.
- Menyampaikan sanggahan jika data tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- Tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan jasa “mengubah desil” dengan imbalan uang.
Yang paling penting, jangan membayar seseorang yang mengklaim bisa menaikkan atau menurunkan desil secara instan.
Penentuan desil merupakan proses statistik dan bukan keputusan yang dapat diubah sembarang orang.
🎯 Akurasi Data Menentukan Masa Depan Subsidi
Perdebatan mengenai desil sebenarnya bukan sekadar persoalan angka.
Di balik setiap angka terdapat keluarga.
Ada orang tua.
Ada anak.
Ada kebutuhan pangan.
Ada biaya pendidikan.
Ada kebutuhan kesehatan.
Dan ada harapan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
DTSEN menjadi upaya pemerintah untuk membangun satu basis data yang lebih terintegrasi. BPS menyatakan pemutakhiran akan terus dilakukan agar data semakin akurat dan dapat menjadi dasar intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Namun, sistem secanggih apa pun tetap membutuhkan data yang benar dan pembaruan yang berkelanjutan.
Karena subsidi yang tepat sasaran tidak dimulai ketika uang sudah disalurkan.
Ia dimulai jauh sebelumnya:
dari data yang benar, metode yang transparan, verifikasi yang serius, dan keberanian memperbaiki kesalahan.
