JAKARTA – Kabar yang sudah lama dinantikan para pengemudi ojek online (ojol) kembali menemui titik terang. Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online dapat diterbitkan pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
Target tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pemerintah bersama DPR RI mencapai kesepahaman mengenai substansi regulasi ojol dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Bagi jutaan masyarakat yang menggunakan layanan transportasi online, regulasi ini bukan sekadar aturan administratif. Perpres tersebut berpotensi menentukan arah tarif, perlindungan pengemudi, hubungan dengan perusahaan aplikasi, hingga keberlanjutan ekosistem transportasi digital.
Pemerintah Kejar Target Akhir Agustus
Prasetyo Hadi mengatakan dirinya akan memimpin langsung proses harmonisasi setelah substansi Perpres difinalisasi bersama DPR.
Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diterbitkan akhir Agustus 2026, atau paling lama pada awal September. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempercepat penyelesaian regulasi yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi dan pelaku industri transportasi online.
“Kami targetkan akhir bulan ini dan paling atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan,” kata Prasetyo, seperti dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa proses pembahasan telah memasuki tahap akhir.
Pemerintah dan DPR Disebut Sudah Sepakat
Salah satu perkembangan penting dari pembahasan terbaru adalah adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPR mengenai substansi Perpres.
Dengan demikian, pekerjaan selanjutnya lebih berfokus pada proses harmonisasi dan penyelesaian aspek teknis sebelum aturan resmi diterbitkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut pembahasan mengenai tarif transportasi online untuk layanan penumpang, makanan, maupun barang telah dilakukan dan disimulasikan.
Artinya, salah satu persoalan paling sensitif dalam ekosistem ojol—yakni persoalan tarif—sudah masuk dalam pembahasan konkret.
Tarif Ojol Jadi Bagian yang Paling Dinanti
Bagi pengemudi, tarif merupakan persoalan yang sangat penting.
Pendapatan driver tidak hanya dipengaruhi jumlah perjalanan yang diselesaikan. Ada biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, pulsa dan internet, hingga risiko kecelakaan yang harus diperhitungkan.
Karena itu, setiap perubahan formula tarif dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan pengemudi.
Di sisi lain, kenaikan tarif juga dapat memengaruhi konsumen.
Jika tarif perjalanan naik terlalu tinggi, masyarakat mungkin mengurangi penggunaan ojol. Sebaliknya, jika tarif terlalu rendah, pengemudi berpotensi kesulitan memperoleh pendapatan yang layak.
Inilah dilema yang harus dijawab pemerintah:
Bagaimana membuat tarif yang cukup terjangkau bagi konsumen, tetapi tetap memberikan penghasilan yang wajar bagi pengemudi?
Bukan Hanya Antar Penumpang
Menariknya, regulasi yang sedang disiapkan tidak hanya berkaitan dengan layanan ojek untuk mengangkut manusia.
Pembahasan juga mencakup layanan pengantaran makanan dan barang.
Hal ini penting karena ekonomi digital saat ini telah menciptakan ekosistem yang jauh lebih luas.
Satu pengemudi dapat menjalankan berbagai layanan dalam satu platform:
antar penumpang → antar makanan → antar barang → menjadi bagian dari rantai logistik digital.
Karena itu, aturan yang dibuat pemerintah diharapkan mampu mengakomodasi seluruh aktivitas tersebut.
Status dan Perlindungan Driver Ikut Menjadi Perhatian
Salah satu isu yang juga menjadi sorotan dalam proses penyusunan regulasi adalah posisi pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.
Sebelumnya, pembahasan mengenai status pengemudi sebagai pengusaha mikro sempat menjadi perhatian publik. Sejumlah laporan menyebut status tersebut menjadi bagian dari arah regulasi yang sedang disusun.
Status tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap cara pemerintah melihat hubungan antara:
driver ↔ perusahaan aplikasi ↔ konsumen ↔ pemerintah.
Karena itu, masyarakat menunggu bagaimana ketentuan final Perpres akan menerjemahkan status dan perlindungan pengemudi dalam praktik.
Perpres Diharapkan Tidak Hanya Menguntungkan Satu Pihak
Ekosistem ojol memiliki banyak kepentingan yang harus dipertemukan.
Ada pengemudi yang membutuhkan pendapatan layak.
Ada konsumen yang menginginkan tarif terjangkau.
Ada perusahaan aplikasi yang harus menjaga keberlanjutan bisnis.
Ada pula pemerintah yang bertanggung jawab memastikan keselamatan, kepastian hukum, dan persaingan usaha berjalan sehat.
Karena itu, Perpres harus mencari titik keseimbangan.
Jika tarif terlalu tinggi, konsumen bisa keberatan.
Jika tarif terlalu rendah, driver bisa dirugikan.
Jika beban terhadap aplikator terlalu berat, keberlanjutan bisnis dapat terganggu.
Jika perlindungan terlalu lemah, posisi pengemudi bisa rentan.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintah.
Mengapa Perpres Ini Sangat Penting?
Transportasi online telah berubah dari sekadar layanan pemesanan kendaraan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Ojol kini terhubung dengan:
- mobilitas harian masyarakat;
- layanan pesan-antar makanan;
- pengiriman barang;
- UMKM;
- perdagangan digital;
- dan ekonomi berbasis aplikasi.
Karena itu, aturan yang terlalu sederhana berpotensi tidak mampu menjawab perkembangan industri.
Pemerintah perlu memastikan regulasi dapat mengikuti perubahan teknologi sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat.
Menunggu Tahap Harmonisasi
Meskipun pemerintah dan DPR disebut telah mencapai kesepahaman, Perpres tersebut belum resmi berlaku.
Tahap harmonisasi masih harus diselesaikan sebelum aturan diterbitkan.
Karena itu, target akhir Agustus atau awal September harus dipahami sebagai target penerbitan, bukan berarti seluruh ketentuan telah berlaku sejak pernyataan tersebut disampaikan.
Masyarakat dan para pengemudi masih perlu menunggu dokumen final untuk mengetahui secara pasti seluruh pasal dan mekanisme yang akan diterapkan.
Harapan Driver: Regulasi yang Benar-Benar Melindungi
Bagi pengemudi ojol, regulasi baru tentu diharapkan memberikan kepastian.
Mereka membutuhkan aturan yang mampu memberikan perlindungan sekaligus memastikan pendapatan tetap masuk akal setelah memperhitungkan biaya operasional.
Sementara itu, konsumen berharap perubahan regulasi tidak membuat biaya perjalanan dan layanan pesan-antar melonjak terlalu tinggi.
Dengan kata lain, keberhasilan Perpres bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat aturan diterbitkan.
Yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut benar-benar mampu menciptakan ekosistem ojol yang adil dan berkelanjutan.
Akhir Agustus Jadi Momen yang Dinanti
Target penerbitan Perpres ojol pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026 menjadi perkembangan penting setelah pemerintah dan DPR menyatakan telah mencapai kesepahaman mengenai substansinya.
Kini bola berada di tahap harmonisasi.
Jika target tersebut terealisasi, para pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pengguna layanan transportasi online akan segera mendapatkan kepastian hukum yang selama ini dinantikan.
Namun, pertanyaan terbesar tetap sama:
Apakah Perpres baru nantinya benar-benar mampu membuat pengemudi lebih terlindungi tanpa membebani konsumen dan industri secara berlebihan?
Jawabannya akan terlihat setelah aturan final diterbitkan dan mulai diterapkan.
Untuk saat ini, akhir Agustus hingga awal September 2026 menjadi periode yang paling ditunggu para pelaku ekosistem ojol di Indonesia.
