JAKARTA — Kebebasan pers kembali menjadi sorotan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya ruang pers yang bebas sekaligus bertanggung jawab. Kritik dari media, menurut kerangka pandang tersebut, semestinya tidak otomatis diperlakukan sebagai ancaman oleh para pemegang kekuasaan.
Pandangan itu relevan dengan posisi Muhammadiyah yang selama ini menempatkan pers sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023, Haedar pernah menegaskan bahwa pers memiliki cita-cita luhur untuk membawa kehidupan bangsa menuju demokrasi yang bermartabat.
📰 Kritik Pers Bukan Berarti Permusuhan
Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Media bekerja dengan mengumpulkan informasi, menguji pernyataan pejabat, mengungkap persoalan publik, dan menyampaikan berbagai sudut pandang kepada masyarakat.
Karena itu, ketika sebuah kebijakan pemerintah mendapat kritik media, respons yang paling sehat bukanlah langsung menganggapnya sebagai serangan politik.
Justru kritik dapat menjadi alarm dini bagi pemerintah.
Sebuah laporan investigasi, misalnya, dapat menemukan persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kritik terhadap kebijakan publik juga dapat membuka kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kekurangan.
🏛️ Elite Diminta Tidak Antikritik
Pesan tentang keterbukaan juga memiliki kaitan erat dengan perilaku elite politik.
Pemegang kekuasaan memiliki akses terhadap sumber daya negara, informasi, dan perangkat pemerintahan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.
Karena itu, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kebutuhan untuk menerima pengawasan publik.
Haedar sebelumnya pernah mengingatkan agar tidak ada elite yang bertindak seolah-olah Indonesia berada dalam genggamannya. Menurutnya, Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan lembaga negara tidak boleh diperlakukan sebagai milik kelompok tertentu.
Pesan tersebut menjadi relevan dalam konteks hubungan antara elite, media, dan masyarakat.
Kekuasaan yang sehat membutuhkan keterbukaan.
🔎 Mengapa Pers Sangat Penting?
Pers bukan hanya tempat memberitakan kegiatan pejabat.
Peran pers jauh lebih besar.
Media dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki keluhan tetapi sulit menyampaikannya langsung kepada pengambil keputusan, media dapat mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik.
Dalam konteks ini, pers memiliki beberapa fungsi penting:
Pertama, fungsi informasi. Masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan dan peristiwa yang memengaruhi kehidupan mereka.
Kedua, fungsi pengawasan. Media dapat menyoroti penyalahgunaan kekuasaan maupun kebijakan yang bermasalah.
Ketiga, fungsi pendidikan publik. Pemberitaan yang berkualitas membantu masyarakat memahami persoalan yang kompleks.
Keempat, fungsi ruang dialog. Perbedaan pendapat dapat dipertemukan melalui pemberitaan, wawancara, dan diskusi publik.
Karena itu, melemahkan pers berarti berpotensi mempersempit ruang masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan penguasa.
⚖️ Kebebasan Pers Tetap Memiliki Tanggung Jawab
Namun, membela kebebasan pers juga bukan berarti semua pemberitaan otomatis benar.
Media tetap mempunyai kewajiban menjaga akurasi, melakukan verifikasi, menghormati kode etik jurnalistik, dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.
Inilah titik keseimbangannya:
Pers harus bebas, tetapi bertanggung jawab.
Pemerintah harus dikritik, tetapi kritik juga harus berbasis fakta.
Elite harus terbuka, tetapi media juga harus profesional.
Demokrasi yang sehat membutuhkan ketiga unsur tersebut secara bersamaan.
🌐 Era Digital Membuat Pers Semakin Penting
Perkembangan media digital membuat informasi bergerak jauh lebih cepat.
Satu pernyataan pejabat dapat tersebar dalam hitungan menit. Sebuah laporan investigasi dapat dibaca masyarakat di berbagai daerah dalam waktu yang hampir bersamaan.
Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga menghadapi banjir informasi, misinformasi, dan konten yang belum tentu terverifikasi.
Dalam kondisi seperti ini, keberadaan media profesional justru semakin penting.
Publik membutuhkan organisasi pers yang mampu:
memeriksa fakta,
mengkonfirmasi sumber,
membedakan fakta dan opini,
serta
memberikan konteks terhadap suatu peristiwa.
🇮🇩 Pers sebagai Bagian dari Demokrasi
Muhammadiyah sendiri sebelumnya menekankan bahwa pers memiliki posisi penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025, Haedar Nashir disebut menempatkan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat.
Gagasan tersebut mengandung pesan sederhana:
rakyat membutuhkan informasi untuk dapat mengawasi kekuasaan.
Tanpa informasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan menilai apakah pemerintah menjalankan mandatnya dengan baik.
Karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi publik.
💬 Kritik Justru Bisa Membantu Pemerintah
Pemerintah yang mendapatkan kritik bukan berarti pemerintah tersebut selalu gagal.
Dalam banyak kasus, kritik justru dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Misalnya, sebuah program pemerintah mendapat kritik karena pelaksanaannya tidak merata.
Pemerintah dapat merespons dengan memperbaiki mekanisme distribusi.
Atau sebuah kebijakan dianggap menyulitkan kelompok tertentu.
Kritik publik dapat menjadi alasan untuk melakukan evaluasi.
Dengan cara seperti itu, kritik berubah menjadi instrumen perbaikan kebijakan.
🚨 Yang Berbahaya Justru Ketika Semua Orang Takut Berbicara
Ada persoalan yang jauh lebih serius ketika elite mulai melihat setiap kritik sebagai ancaman.
Jika pejabat hanya mau mendengar pujian, informasi yang sampai kepada pemimpin berisiko menjadi tidak lengkap.
Orang-orang di sekitar kekuasaan mungkin hanya menyampaikan kabar baik.
Sementara persoalan di masyarakat tidak pernah sampai ke meja pengambil keputusan.
Dalam kondisi demikian, pemerintah dapat kehilangan kemampuan untuk melihat kelemahannya sendiri.
Karena itu, keterbukaan bukan hanya kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan juga merupakan kebutuhan pemerintah.
🧠 Elite yang Kuat Tidak Takut Kritik
Seorang pemimpin yang kuat bukan berarti pemimpin yang tidak pernah dikritik.
Justru pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan arah.
Kritik tidak harus selalu diterima.
Pemerintah dapat membantah kritik dengan data, memberikan klarifikasi, atau menjelaskan alasan sebuah kebijakan.
Yang penting, perdebatan dilakukan melalui argumen, bukan intimidasi.
Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
🤝 Hubungan Pemerintah dan Pers Harus Saling Menghormati
Hubungan yang ideal antara pemerintah dan media bukan hubungan permusuhan, tetapi juga bukan hubungan yang terlalu dekat hingga media kehilangan independensinya.
Pers perlu menjaga jarak profesional dari kekuasaan.
Pemerintah juga perlu menghormati independensi pers.
Ketika kedua pihak menjalankan perannya secara profesional, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Pemerintah mendapatkan kritik yang dapat digunakan untuk evaluasi.
Pers mendapatkan ruang untuk bekerja.
Dan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih berkualitas.
🌱 Muhammadiyah dan Tradisi Kritik Sosial
Sebagai organisasi masyarakat sipil, Muhammadiyah selama bertahun-tahun berusaha mempertahankan posisi yang kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan tanpa harus menjadikan dirinya bagian dari politik kekuasaan.
Sejumlah kajian mengenai pemikiran Haedar Nashir juga mencatat bahwa sikap kritis Muhammadiyah tetap dipertahankan, meski sering disampaikan melalui tulisan dan gagasan kebijakan, bukan semata-mata melalui pernyataan politik yang konfrontatif.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kritik tidak harus selalu identik dengan pertentangan.
Kritik dapat disampaikan secara konstruktif, argumentatif, dan berorientasi pada perbaikan.
📢 Ketika Kritik Berubah Menjadi Ancaman
Di sisi lain, perlu dibedakan secara jelas antara kritik dan tindakan yang memang mengancam keselamatan seseorang.
Kritik terhadap kebijakan, keputusan pemerintah, atau tindakan pejabat merupakan bagian dari ruang demokrasi.
Berbeda halnya dengan ancaman kekerasan atau ajakan melakukan tindak pidana.
Karena itu, tugas negara bukan membungkam kritik, melainkan memastikan bahwa kritik tetap dapat berlangsung sambil menangani ancaman nyata berdasarkan hukum.
Keseimbangan inilah yang menjadi ujian dalam demokrasi modern.
🔥 Pesan Besar untuk Para Pemegang Kekuasaan
Dari perdebatan mengenai kebebasan pers, ada satu pelajaran penting:
Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk mendengar suara yang tidak menyenangkan.
Pujian tidak selalu memberikan gambaran sebenarnya mengenai keadaan masyarakat.
Terkadang justru kritik yang keras menunjukkan adanya masalah yang perlu segera ditangani.
Karena itu, elite politik dan pejabat publik tidak seharusnya hanya mencari berita yang menyenangkan.
Mereka juga harus bersedia membaca berita yang membuat tidak nyaman.
🌟 Kesimpulan
Pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai pentingnya kebebasan pers sejalan dengan gagasan bahwa pers merupakan salah satu unsur penting demokrasi dan harus menjalankan perannya secara bermartabat. Dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya, Haedar juga menekankan pentingnya pers dalam kehidupan demokrasi dan mengingatkan agar tidak ada elite yang bertindak seolah-olah Indonesia merupakan milik kelompok tertentu.
Kritik media seharusnya tidak otomatis dipandang sebagai ancaman.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi alat koreksi bagi pemerintah, sementara pers sendiri harus tetap menjaga akurasi, etika, dan tanggung jawab jurnalistik.
