Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi demonstrasi untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aksi yang berlangsung di pusat Kota Palangka Raya ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis demokrasi, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa wacana tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan menghilangkan hak politik rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan terhadap rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Orator secara bergantian menyampaikan aspirasi, menegaskan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. Menurut mereka, kepala daerah harus dipilih langsung oleh masyarakat agar memiliki legitimasi kuat dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada elite politik di parlemen daerah.
Aliansi Masyarakat Kalteng menilai bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuka peluang terjadinya transaksi politik dan praktik oligarki. Mereka khawatir proses tersebut akan lebih menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal dan pengaruh politik, sementara suara rakyat menjadi terpinggirkan. Sistem pemilihan langsung dinilai lebih transparan karena rakyat dapat menilai dan memilih pemimpin sesuai dengan visi, misi, dan rekam jejaknya.
Selain itu, massa aksi menegaskan bahwa persoalan biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus hak pilih masyarakat. Menurut mereka, solusi yang tepat adalah memperbaiki regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat pendidikan politik, bukan mengganti sistem pemilihan. Mereka menilai efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para peserta aksi menyampaikan tuntutan secara damai dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan pemerintah daerah serta DPRD setempat. Dalam pernyataan tersebut, Aliansi Masyarakat Kalteng mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan tetap mempertahankan sistem pilkada langsung.
Beberapa tokoh masyarakat dan akademisi yang turut hadir dalam aksi tersebut menyampaikan pandangan kritis. Mereka menilai bahwa pilkada langsung merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk belajar berdemokrasi dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD dikhawatirkan akan mengurangi partisipasi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.
Di sisi lain, para demonstran juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan persatuan. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekecewaan publik. Aksi ini disebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kalteng terhadap masa depan demokrasi di daerah dan di Indonesia secara umum.
Melalui aksi demonstrasi ini, Aliansi Masyarakat Kalteng berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan serius bagi para pembuat kebijakan. Mereka menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berpijak pada kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sebagai wujud nyata dari prinsip tersebut, sehingga harus dipertahankan demi terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
